Get Adobe Flash player

Ketua dan Wakil

Sejarah PA

Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Gunungsitoli

Pengadilan Agama Gunungsitoli dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 45 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di luar jawa dan Madura serta luar Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

SEJARAH PEMBENTUKAN PENGADILAN AGAMA GUNUNGSITOLI

kantor PA Gunungsitoli

Pembentukan Pengadilan Agama Gunungsitoli ada kaitannya dengan kedatangan Islam di Pulau Nias, sehingga adanya Pengadilan Agama di Pulau Nias karena adanya penduduk yang beragama Islam yang menempati Pulau Nias.

Sebagaimana kedatangan Islam di Nusantara, Islam masuk ke Pulau Nias bukan melalui misi khusus untuk menyebarkan agama, melainkan di bawa oleh para pendatang baik yang berdagang maupun yang menetap disana.

Meskipun Islam telah terlebih dahulu masuk ke Nias, namun pada perkembanganya tidak sepesat agama Kristen yang disebarkan dalam misi khusus oleh para misionaris.

Umumnya masyarakat asli Nias yang masuk Islam adalah karena kesadaran sendiri atau karena ikatan perkawinan dengan para pendatang yang beragama Islam.

Sebelum masuknya Belanda ke Indonesia, khususnya masyarakat Nias tunduk dan patuh sepenuhnya kepada aturan-aturan hukum Islam. Segala persoalan hukum masyarakat Islam diselesaikan dengan hukum Islam oleh pegawai syara yang terdiri dari Imam Khatib dan Bilal yang diangkat oleh Penghulu, ini berlangsung pada masa Kerajaan Islam di Pulau Nias.

Setelah Belanda masuk ke Indonesia, Raja Islam tidak meluas wewenangnya lagi, masing-masing Raja Islam memohon kepada Pemerintah untuk membentuk Pengadilan Agama Islam (Mahkamah Syariah) sebagaimana diatur untuk Daerah Jawa dan Madura, tetapi Pemerintah Hindia Belanda tidak mengabulkannya, hanya saja perselisihan-perselisisihan di kalangan umat Islam diperkenankan untuk diselesaikan melalui putusan/fatwa ulama yang selanjutnya melalui Asisten Residence dikirim ke Islamic Jaken untuk menentukan apakah putusan/fatwa tersebut dapat dijalankan atau tidak.

Pada Saat Indonesia Merdeka tahun 1945, Pengadilan Agama Islam (Mahkamah Syariah) di Nias dilakukan oleh Majelis Islam Tinggi Tapanuli (MITT) yang berkedudukan di Padangsidempuan. Adapun cabang Nias berkedudukan di Gunungsitoli dipimpin oleh Shaprul Alam sebagai Ketua dan Khaidir Nasrun sebagai sekretaris sekaligus wakilnya. Majelis ini berlangsung sampai tanggal 1 februari 1947.

Pada tahun 1947 sampai dengan 1959 Badan Peradilan di Nias dipegang sepenuhnya oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Nias dengan dibantu oleh Kantor Urusan Agama kecamatan.

Pada tahun 1951, Wakil Presiden Republik Indonesia Drs. Muhammad Hatta berkunjung ke Gunungsitoli yang merupakan ibukota Kabupaten Nias. Masyarakat Islam Nias yang diwakili oleh Abdul Khaidir Aceh dan Muhammad Husin Chaniago selaku pengurus cabang Nahdatul Ulama Kabupaten Nias menyampaikan permohonan Pembentukan Pengadilan Agama Gunungsitoli secara lisan yang dilanjutkan dengan tulisan kepada Wakil Presiden, oleh Wakil Presiden ketika itu dijanjikan bahwa permohonan tersebut akan menjadi perhatian pemerintah. Namun hasrat tersebut baru terwujud setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah untuk daerah Jawa dan Madura serta luar Kalimantan Selatan dan Timur.

Akhirnya pada tahun 1959 resmilah berdiri Pengadilan Agama Gunungsitoli dan dengan surat Nomor: C/VI/B-6/3485 tanggal 23 Juli 1959, diangkatlah Bapak Mohammad Husin Gelar Sutan Caniago sebagai Ketuanya dan Mohammad Sutan Sahib sebagai Panitera. Sehingga Bapak Mohammad Husin Caniago merupakan Ketua Pengadilan Agama Gunungsitoli yang pertama.

Hakim

Pegawai

Honorer

Statistik Pengunjung

Hari iniHari ini142
KemarinKemarin339
Minggu iniMinggu ini2047
Bulan iniBulan ini8655
KeseluruhanKeseluruhan1062645

album

Aplikasi