Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN AGAMA GUNUNGSITOLI

 

Jalan Pancasila, No 29, Nias, Sumatera Utara 22814

Telp : (0639) 21254 Fax : (0639) 22315 E-mail : pagunungsitoli@gmail.com






A. Latar Belakang
Peradilan agama adalah kekuasan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shodaqah di antara orang-orang Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama sebagai salah satu dari empat pilar lembaga peradilan yang ada di Indonesia telah memiliki kewenangan baru sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mempunyai wewenang baru sebagai bagian dari yurisdiksi absolutnya, yaitu kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa dibidang ekonomi syari’ah.
Penyelenggaraan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama pada Tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama pada Tingkat Banding. Sedangkan pada tingkat kasasi dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Sebagai pengadilan negara tertinggi.
Pengadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang diakui eksistensinya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasan kehakiman dan yang terakhir telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, merupakan lembaga peradilan khusus yang ditunjukan kepada umat Islam dengan lingkup kewenangan yang khusus pula,baik perkaranya ataupun para pencari keadilannya (justiciabel).

B. Sejarah Pengadilan Agama Gunungsitoli

 

Pembentukan Pengadilan Agama Gunungsitoli ada kaitannya dengan kedatangan Islam di Pulau Nias, sehingga adanya Pengadilan Agama di Pulau Nias karena adanya penduduk yang beragama Islam yang menempati Pulau Nias.

Sebagaimana kedatangan Islam di Nusantara, Islam masuk ke Pulau Nias bukan melalui misi khusus untuk menyebarkan agama, melainkan di bawa oleh para pendatang  baik yang berdagang maupun yang menetap disana.

Meskipun Islam telah terlebih dahulu masuk ke Nias, namun pada perkembanganya tidak sepesat agama Kristen yang disebarkan dalam misi khusus oleh para misionaris.

Umumnya masyarakat asli Nias yang masuk Islam adalah karena kesadaran sendiri atau karena ikatan perkawinan dengan para pendatang yang beragama Islam.

Sebelum masuknya Belanda ke Indonesia, khususnya masyarakat Nias tunduk dan patuh sepenuhnya kepada aturan-aturan hukum Islam. Segala persoalan hukum masyarakat Islam diselesaikan dengan hukum Islam oleh pegawai syara’ yang terdiri dari Imam Khatib dan Bilal yang diangkat oleh Penghulu, ini berlangsung pada masa Kerajaan Islam di Pulau Nias.

Setelah Belanda masuk ke Indonesia, Raja Islam tidak meluas wewenangnya lagi, masing-masing Raja Islam memohon kepada Pemerintah untuk membentuk Pengadilan Agama Islam (Mahkamah Syar’iah) sebagaimana diatur untuk Daerah Jawa dan Madura, tetapi Pemerintah Hindia Belanda tidak mengabulkannya, hanya saja perselisihan-perselisisihan di kalangan umat Islam diperkenankan untuk diselesaikan melalui putusan/fatwa ulama yang selanjutnya melalui Asisten Residence dikirim ke Islamic Jaken untuk menentukan apakah putusan/fatwa tersebut dapat dijalankan atau tidak.

Pada Saat Indonesia Merdeka tahun 1945, Pengadilan Agama Islam (Mahkamah Syari’ah) di Nias dilakukan oleh Majelis Islam Tinggi Tapanuli (MITT) yang berkedudukan di Padangsidempuan. Adapun cabang Nias berkedudukan di Gunungsitoli dipimpin oleh Shaprul Alam sebagai Ketua dan Khaidir Nasrun sebagai sekretaris sekaligus wakilnya. Majelis ini berlangsung sampai tanggal 1 februari 1947.

Pada tahun 1947 sampai dengan 1959 Badan Peradilan di Nias dipegang sepenuhnya oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Nias dengan dibantu oleh Kantor Urusan Agama kecamatan.

Pada tahun 1951, Wakil Presiden Republik Indonesia Drs. Muhammad Hatta berkunjung ke Gunungsitoli yang merupakan ibukota Kabupaten Nias. Masyarakat Islam Nias yang diwakili oleh Abdul Khaidir Aceh dan Muhammad Husin Chaniago selaku pengurus cabang Nahdatul Ulama Kabupaten Nias menyampaikan permohonan Pembentukan Pengadilan Agama Gunungsitoli secara lisan yang dilanjutkan dengan tulisan kepada Wakil Presiden, oleh Wakil Presiden ketika itu dijanjikan bahwa permohonan tersebut akan menjadi perhatian pemerintah. Namun hasrat tersebut baru terwujud setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah untuk daerah Jawa dan Madura serta luar Kalimantan Selatan dan Timur.

Akhirnya pada tahun 1959 resmilah berdiri Pengadilan Agama Gunungsitoli dan dengan surat Nomor: C/VI/B-6/3485 tanggal 23 Juli 1959, diangkatlah Bapak Mohammad Husin Gelar Sutan Caniago sebagai Ketuanya dan Mohammad Sutan Sahib sebagai Panitera. Sehingga Bapak Mohammad Husin Caniago merupakan Ketua Pengadilan Agama Gunungsitoli yang pertama.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Upload Files Delegasi